FROM THIS NEWS BELOW, I REALIZED, THAT FIXED NETWORK, SPECIALLY FOR INTERNET ACCESS, STILL HAVE GOOD CHANCE TO WIN MARKET
"Soal pengetahuan, Indonesia sudah siap. Masalahnya adalah di faktor kesempatan, Singapura sudah all wired up. Kalau Indonesia bisa sampai level yang sama, tentu bisa lebih tinggi lagi kesempatannya," kata Wong Ka Vin, Managing Director CSF Asia Pte Ltd, CSF Group, kepadadetikINET, Selasa (3/1/2011).
Nah, perbedaan dalam ketersediaan akses internet broadband ini jelas kentara. Di Singapura, akses internet lewat mobile hanya subsidiary (cadangan pengganti) saja. Sementara Indonesia sudah menjadikan mobile internet menu utama.
"Adopsi WAP (mobile) di Singapura lebih rendah dibanding Indonesia. Alasannya karena Singapura sudah terbiasa dimanja dengan akses fixed broadband di mana-mana," kata dia.
"Sementara di Indonesia sudah terbiasa dengan internet mobile, itu sebabnya mobile smartphone laku keras meski masih sangat haus bandwidth. Di Singapura, mobile WAP cuma jadi subtitute saja. Perbedaan tren ini terjadi karena perbedaan di infrastruktur saja," lanjut Wong.
Keterlambatan Indonesia dalam menyediakan infrastruktur internet broadband yang memadai, pada akhirnya berpengaruh pada ketertinggalan hal lain. Selain tertinggal dalam hal kesempatan bisnis, juga tertinggal dalam adopsi tren digital lainnya, semisal internet banking.
"Pola bisnis internet banking itu pula yang mempengaruhi lambatnya adopsi tren teknologi di Indonesia. Fitur teknologi seperti internet banking dan micropayment itu mengikuti perkembangan dan kesiapan internet," jelas Wong.
Asumsi tersebut diutarakan oleh Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study (Citrus). Tak pelak, pendapat itu langsung dibantah oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
BRTI menilai kebijakan untuk menahan harga frekuensi agar tak terlalu tinggi adalah wajar. Sebab, biaya frekuensi yang terlalu tinggi akan membebani industri, menghambat pengembangan layanan, dan menyebabkan tarif telekomunikasi yang diterima masyarakat jadi mahal.
"Jika mengikuti hitungan Citrus, dimana BHP frekuensi harus naik sekitar 40 kali lipat dari sekarang, maka semua kenaikan akan ditransfer ke konsumen," jelas anggota BRTI Heru Sutadi kepada detikINET, di Jakarta, Kamis (5/1/2012).
Sebelumnya, Direktur Citrus Asmiati Rasyid memaparkan bahwa pemerintah telah menjual spektrum frekuensi dengan harga yang terlalu murah dan berpotensi menyebabkan kerugian cukup besar bagi pendapatan negara.
Dalam paparannya, lembaga ini membandingkan harga per blok frekuensi 3G di Indonesia dengan India, dimana harga satu blok di Indonesia hanya Rp 160 miliar, sedangkan di India dihargai Rp 31,14 triliun. Citrus pun mengusulkan harga satu blok 3G di Indonesia dinaikkan jadi Rp 5 triliun.
Anggota BRTI M Ridwan Effendi mengaku heran dan mempertanyakan hasil studi tersebut yang dinilainya tidak relevan dan kurang teliti. Sebab, kata dia, perbandingan yang dilakukan tidak "apple to apple".
"Di India hanya sekali bayar di depan. Sementara di kita kan bayarnya annually alias tahunan selama 10 tahun, ya wajar saja kalau ada anggapan lebih mahal atau lebih murah," kata dia.
Lebih jauh ia memaparkan, di India, total spektrum 3G harganya USD 3 miliar atau Rp 27 triliun sekali bayar di depan. Sedangkan di Indonesia, untuk 10 kanal 3G, harganya sekitar Rp 35,2 triliun untuk waktu pakai 20 tahun dengan sekali perpanjangan.
"Itu belum termasuk dua kanal lagi yang akan dilelang. Belum termasuk faktor BI rate dan index populasi. Akan jadi lebih mahal ternyata. Tapi kalau ditotal keseluruhan, kira-kira imbanglah, antara yang dibayar tahunan dengan yang sekali bayar jika dilihat dari net present value-nya," papar Ridwan.
Sementara menurut Heru Sutadi, jika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pungutan tarif dan biaya frekuensi seperti di India, maka dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat.
"Tarif telepon yang rata-rata Rp 600 per menit akan naik jadi Rp 24.000 per menit. SMS dari rata-rata Rp 150 akan jadi Rp 6.000. Dan layanan data yang saat ini rata-rata Rp 100 ribu per bulan akan jadi Rp 4 juta per bulan," kata dia.
Selain itu, kenaikan biaya frekuensi juga akan berimbas pada target lain yang dicanangkan pemerintah. "Dampaknya besar, target MP3EI tidak tercapai. komitmen WSIS tidak tercapai. Bahkan telko dan internet jadi elitis. Tidak lagi jadi enabler pembangunan karena sudah tidak terjangkau oleh masyarakat," sesalnya.
Indonesia's mobile phone penetration has surged in the past five years while the number of landlines is declining, according to new research by The Nielsen Company. In 2005, handphone ownership stood at 20 percent while landlines were in a quarter of Indonesian homes. Five years on, mobile ownership is up to 54 perecent while the number of landlines has dropped to 11 percent.
"The Indonesian telecommunications market is unique. While consumers in most countries progress from 'no connections' to adopting landlines and subsequently cellular or mobile devices, consumers in Indonesia have mostly headed straight to mobile phones as their communication tool. This is a key reason why landlines or fixed lines have never really taken off in the country, with penetration remaining relatively flat over the years," said Viraj Juthani, Director Telecom Practice Group, The Nielsen Company, Indonesia.
Much of this growth is being driven by teens, with more than 70 perecent having a mobile phone connection, while the number of tweens aged 10-14 having mobile phones increased more than five times during the five year period. Instant messaging or chatting is the top use of the phones for today's young Indonesians, who prefer this use of the devices over voice calls or texting.
What's more, Indonesian mobile subscribers are spending less now than they were five years ago, with 58 perecent of consumers spending less than Rp. 50,000 (@USD 5) per month in 2010 compared to only 18 perecent in 2005.
"The decline in average monthly spending is driven by two factors: Tariffs over the last few years have headed south and, more importantly, new consumer segments with limited spending capacity are entering the market," said Viraj.
Low rates remain the top factor for consumers when selecting a service provider, but most consider the reputation of networks and recommendations of friends and family, indicating that while dropping tariffs are starting to drive operator choice, consumers continue to be concerned about service quality when making their choice.


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home